Coca Cola Amatil (CCA) Indonesia memasang atap panel surya pada fasilitas pabrik Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Panel surya yang terbentang seluas 72 ribu meter persegi itu merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), nomor 2 di Asia Pasifik, dan nomor 4 di dunia.

Pembangunan panel surya berkapasitas 7,13 MegaWatt (MW) tersebut sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan porsi energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, serta 31 persen pada 2050. 

Pembangunan atap panel solar ini dapat mengurangi emisi gas kaca sebesar 314 juta ton. Ini sama saja dengan penghematan 7.000 kendaraan yang dikendarai selama satu tahun. Ini merupakan hal yang luar biasa.

Tapi tahukah Anda, dibalik megahnya pemasangan panel surya Coca-Cola di Indonesia, terdapat proses panjang dan bisa dibilang menyulitkan untuk mewujudkan jalan menuju penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

Dikutip dari CNBC Indonesia, Coca-Cola menyebut masih ada sederet kendala yang dihadapi dalam penggunaan EBT, khususnya PLTS Atap di pabriknya tersebut.

Public Affairs, Communication & Sustainability Director Coca-Cola Amatil Indonesia, Lucia Karina, menyebut ada ada empat tantangan dalam mengembangkan EBT. Pertama, keterbatasan pilihan dan ketersediaan EBT.

Kedua, regulasi yang kurang menunjang investasi EBT untuk institusi non pemerintah. Ketiga, investasi yang tinggi dengan periode pengembalian modal (payback period) yang panjang. Dan terakhir, tidak adanya stimulus atau insentif guna mendorong penerapan EBT oleh industri.

“Tantangan yang ada dalam penggunaan EBT, apa yang kami hadapi banyak hal dalam proses sejak 2017 sampai saat ini kembangkan EBT,” paparnya dalam ‘Kompas Talks bersama IESR’ melalui kanal YouTube, Selasa (02/03/2021).

Menurutnya, beberapa tantangan yang pihaknya hadapi ini membuat sebagian pihak menjadi ragu untuk investasi di sektor EBT. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama baik industri dan EBT.

“Proses izin misalnya, kami butuh hampir enam bulan dapat sertifikat izin operasi dan sertifikat layak operasi. Lalu biaya cukup mahal, biaya ekspor ke PLN masih mahal,” sesalnya.

Dia menyebut tidak adanya stimulus membuat industri harus membayar panel surya yang mahal. Pihaknya meminta agar Indonesia bisa mencontoh negara lain yang memberikan insentif bagi perusahaan yang mau memasang PLTS.

“Harusnya bisa contoh negara lain kayak Jerman, di sana diberikan insentif keuangan bagi pengusaha yang bangun PLTS,” paparnya.

Sumber: CNBC Indonesia dan CNN Indonesia